Rencana Mahfud Md Mundur Selaku Menko Polhukam Juga Dibahas Di Internal Tpn, Begini Ceritanya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menentukan akan mundur dari jabatannya selaku Menko Polhukam lantaran hal tersebut merupakan kesepakatannya dengan kandidat presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sejak awal.

Di hari yang serupa pada tempat dan program berbeda, sore harinya kandidat presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo menyampaikan sudah menyarankan Mahfud mundur dari jabatannya guna menyingkir dari pertentangan kepentingan.

Namun demikian Mahfud menyatakan masih menanti saat-saat yang sempurna terkait hal tersebut.

Ia mengungkapkan setidaknya tiga argumentasi mengapa ia belum mundur dari jabatannya hingga dikala ini.

Tiga argumentasi itu yaitu aturan tidak melarangnya untuk tetap dalam jabatannya, ingin memberi teladan tidak menggunakan kepraktisan negara, dan menanti taktik dari partai pengusung lewat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Jawaban tersebut disampaikannya menjawab pertanyaan seorang anak muda yang datang dalam program Tabrak, Prof! di Semarang pada Selasa (23/1/2024) kemarin.

Lantas, bagaimana proses diskusi ihwal rencana tersebut di internal TPN? Siapa saja yang merekomendasikan untuk mundur? Dan apa keputusan rapat terkait rencana itu? Dan seberapa sering hal itu dibahas dalam rapat?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Tribunnews.com menjajal menelepon Direktur Juru Kampanye TPN Ganjar-Mahfud M Choirul Anam yang menyatakan turut serta membahas hal itu dalam rapat.

Anam kemudian menceritakan di dalam internal TPN Ganjar-Mahfud terdapat dua suara.

Pertama, mereka yang menyarankan Mahfud mesti bertahan dalam jabatannya selaku Menko Polhukam.

Kedua, mereka yang menyarankan Mahfud mundur dari jabatannya.

Mereka yang menyarankan Mahfud tetap bertahan, kata Anam, berpandangan dengan demikian Mahfud sanggup menghambat potensi kecurangan-kecurangan yang terjadi di pemilu 2024 lewat kewenangannya mengkoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga.

Selain itu, sebagaimana yang dibilang Mahfud, mereka menatap Mahfud sanggup menjadi teladan pejabat negara yang tidak menggunakan kepraktisan negara untuk kepentingan kampanye atau kepentingan politiknya sendiri.

Akan tetapi Anam tidak menyebut siapa pun sosok-sosok yang menyarankan demikian.

Sementara itu, kata dia, mereka yang menyarankan Mahfud mundur, alasannya antara lain merupakan untuk mempertahankan moral publik.

Selain itu, kata dia, juga biar dalam melakukan kerja-kerja pemilu di lapangan, Mahfud sanggup lebih efektif mengingat ia tak sanggup berkampanye dikala melakukan tugasnya selaku Menko Polhukam.

Mereka yang menyarankan demikian, kata Anam, satu di antaranya merupakan dirinya.

Namun menurutnya, ada juga orang lain yang menyarankan hal demikian dikala diskusi.

Meski sempat ada perbedaan persepsi terkait hal tersebut di internal TPN, tetapi demikian kedua golongan memiliki satu irisan pada menjunjung prinsip keadilan atau fairness.

Dalam diskusi, kata dia, salah satu hal yang mengemuka merupakan pemilu dipandang tidak hanya penting untuk mengungguli salah satu paslon.

Forum, kata dia, menatap pemilu penting untuk menentukan bahwa arah demokrasi di Indonesia sehat dan tanpa kecurangan sehingga siapapun yang terpilih selaku presiden dan wakil presiden mendapat legitimasi secara aturan maupun secara moral.

“Diputuskan waktu itu, (Mahfud) tetap berada di dalam (pemerintahan) dengan tetap menggunakan kewenangan selaku forum koordinatif untuk menentukan bahwa penyelenggaraan pemilu itu fair, tidak ada yang curang, tidak ada menggunakan pegawanegeri penyelenggara negara untuk kepentingan pemenangan. Itu dalam diskusinya,” kata Anam di saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (23/1/2024) malam.

Anam menerangkan soal mundur atau tidaknya Mahfud dari jabatannya tidak terlampau sering dibahas di internal TPN.

Menurutnya rapat-rapat di internal TPN lebih sering membahas strategi, isu, dan dinamika suasana pemilu ketimbang mundur atau tidaknya Mahfud.

“Lebih intensif ngomong strategi, isu, dan pertumbuhan suasana pelaksanaan pemilu ketimbang ngomong mundur dan tidak mundur,” kata Anam.

Lalu kapan saat-saat yang dinilai sempurna untuk Mahfud mundur dari jabatannya?

Terkait itu, Anam menyampaikan saat-saat yang dimaksud Mahfud bukan soal tanggal.

Momentum yang dimaksud Mahfud, menurutnya, merupakan soal peristiwa tertentu dan nilai tertentu yang ingin diusung Mahfud.

“Karena mundur ini bab dari itu, perilaku fairness (keadilan) itu. Sikap menyatakan bahwa politik pemilu di Indonesia itu mesti dijalankan secara baik, tidak curang. Karena ini untuk kepentingan, tidak hanya kepentingan para paslon namun juga untuk kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan,” kata dia.

“Kalau tadi sudah dibuka ini tinggal nunggu momentum, itu artinya menyerupai yang saya katakan bahwa kami senantiasa juga menyaksikan dinamika yang ada di luar sana bagaimana penyelenggaraan pemilu itu fair (adil) atau tidak, ada kecurangan atau tidak, dan faedah dan mudorotnya Prof Mahfud ada di dalam,” sambung dia.

Isyarat Untuk Penyelenggara Pemilu

Menurut Anam, apa yang disampaikan Ganjar dan Mahfud sanggup dimaknai selaku arahan atau sinyal terhadap penyelenggara pemilu bahwa perlunya ada perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu dikala ini sehingga menjadi lebih adil.

Di satu sisi, hal itu sanggup dimaknai bahwa pemilu yang sedang berlangsung ini tidak dalam keadaan yang baik-baik saja.

“Ketika menyampaikan menanti momentum, ya orang juga boleh menafsirkan kalau tidak baik-baik saja. Sinyal itu mesti ditangkap oleh penyelenggara pemilu,” kata dia.

Ia pun menyinari hal tersebut dengan mengambil teladan dari pelaksaan debat keempat Pilpres 2024 atau debat kedua cawapres pada Minggu (21/1/2024) lalu.

Saat itu, menurutnya ada cawapres tertentu yang melanggar aturan dengan umpamanya tidak berada di podium atau menggunakan perumpamaan tertentu tanpa menjelaskannya.

Ketika diminta moderator untuk menjelaskannya, lanjut dia, cawapres tersebut justru “melawan”.

Pelanggaran sepele tersebut, kata Anam, pun turut dibiarkan tanpa hukuman meski disakdikan oleh penduduk luas lewat televisi.

“Kalau aturan yang paling rendah menyerupai itu, tujuannya yang dampaknya itu bagi banyak orang juga dianggap kecil, namun itu dilanggar oleh seorang calon, dan tidak ada sanksi, itu kan menandakan tidak baik-baik saja. Misalanya begitu. Belum lagi yang terjadi di bawah,” kata dia.

3 Alasan Mahfud Bertahan

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mendapat pertanyaan dari penerima program Tabrak Prof! di Semarang Jawa Tengah terkait sikapnya selaku cawapres sekaligus Menko Polhukam RI di tengah indikasi-indikasi kecurangan.

Pertanyaan tersebut juga terkait dengan pernyataan kandidat presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo yang mengaku sudah menyarankannya untuk mundur dari jabatan guna menyingkir dari pertentangan kepentingan.

Mahfud menegaskan, pernyataan yang disampaikan Ganjar tersebut merupakan akad antara dirinya dan Ganjar.

Kesepakatan tersebut, kata Mahfud, yaitu pada saatnya yang sempurna dirinya niscaya akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik selaku Menko Polhukam.

Mahfud menerangkan bahwa arahan terkait rencana pengunduran dirinya tersebut sudah disampaikan dikala debat kedua kandidat wakil presiden atau debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024) lalu.

Saat itu, kata Mahfud, dirinya sudah mengucapkan terima kasih terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah mengangkatnya selaku Menko Polhukam.

Saat itu, kata Mahfud, dirinya yakin Jokowi memiliki niat yang bagus untuk rakyat.

Lantas, sehabis mengucapkan terima kasih ia menyatakan akan melanjutkan tugasnya dengan Ganjar yang dinilainya selaku kandidat presiden yang pro rakyat.

Ia kemudian mengungkapkan alasannya mengapa hingga dikala ini belum mundur selaku Menko Polhukam.

Pertama, kata dia, aturan tidak melarang Mahfud untuk tetap pada jabatannya sekaligus menjadi cawapres.

“Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi kandidat wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk mempergunakan kepraktisan negara atau tidak,” kata beliau dikala menghadiri program Tabrak Prof! di Semarang pada Selasa (23/1/2024) dan disiarkan di jalan masuk Youtube resmi Mahfud MD.

“Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan kepraktisan negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk niscaya selesai tidak hingga sepekan di meja saya, walaupun saya cawapres,” sambung dia.

Selain itu, ia pun sudah meminta terhadap pejabat pemerintah tempat yang kenal baik dengannya untuk tidak menjemputnya atau melayaninya di saat berkunjung ke daerah.

Hal tersebut, kata dia, dilakukannya lantaran tidak mau menggunakan jabatannya untuk mempergunakan kepraktisan kepemerintahan.

Mahfud pun mengaku banyak kolega yang sudah ia promosikan baik menjadi Pangdam, Plt Gubernur, maupun Penjabat Bupati atau Walikota.

Namun, ia meminta stafnya untuk tidak menelepon mereka untuk menjemput, berkomunikasi, atau menjamunya di saat tiba ke tempat mereka.

Mahfud mengaku merasa kasihan apabila mereka kemudian dipecat jikalau menghubunginya.

Karena menurutnya, terdapat fenomenanya di mana pejabat yang dekat-dekat dengan musuh politik akan dipersulit, dipindah, atau dinaikan namun gotong royong ditendang ke atas, dan sebagainya.

Akan tetapi, ternyata menurutnya situasinya tidak berimbang lantaran pihak lain terlihat menggunakan jabatan baik dengan dijemput, diantar, dan sebagainya.

“Malah yang terakhir ini, menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Ya kan? Oleh alasannya itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menanti momentum, lantaran ada satu kiprah negara yang mesti saya jaga, jangan hingga berantakan apa yang sudah jadi, mesti saya jaga dalam rangka transisi,” kata dia.

“Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun kemudian dengan sarat ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang menyerupai itu pula, saya kini akan meneruskan tugas-tugas saya bareng Ganjar Pranowo,” sambung dia.

Selain itu, kata Mahfud, ia belum mundur selaku Menko Polhukam lantaran terkait dengan taktik partai pengusung lewat TPN.

“Juga menunggu, lantaran ini menyangkut politik, taktik politiknya dari partai pengusung lewat TPN. Itu mesti disiplin begitu. Tidak sanggup colong playu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tetapi tidak sanggup juga kita kemudian menyingkir dari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melaksanakan itu pada saatnya,” kata dia.

“Agar saya tidak lebih terikat, dan biar lainnya tahu, kalau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Itu dosa politik yang mau meracuni generasi muda. Dan dengan rasa hormat terhadap Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, namun saya ingin menampilkan pelajaran tabiat terhadap para pejabat-pejabat politik,” kata dia.

Sebelumnya, sempat berhembus kabar Mahfud akan menginformasikan mundur dari jabatannya selaku Menko Polhukam pada hari ini Selasa (23/1/2024).

Kabar tersebut beredar di sejumlah grup Whats App wartawan menjelang malam.