Kabar Mahfud Md Umumkan Mundur Dari Menko Polhukam, Ganjar: Hindari Conflict Of Interest

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyarankan, Calon Wapres (Cawapres) Mahfud MD mundur dari jabatannya selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hal itu, disampaikan Ganjar usai berkunjung ke Pensantren Kebudayaan Ndalem Wongsorogo, di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Menurut dia, ketidaknetralan pejabat publik di pemerintah sentra dan daerah, yang kini menjadi sorotan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih sudah didiskusikan secara intens dengan Mahfud MD.

“Itulah yang bergotong-royong sejak permulaan kami (Ganjar-Mahfud) bicara apakah seorang yang kini menjabat di jabatan publik, baik itu setingkat menteri atau terhadap daerah. Mundur atau tidak,” kata Ganjar.

Dia mengatakan, dikala Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pejabat publik tidak perlu mundur, maka terbuka potensi bagi Mahfud MD juga Prabowo Subianto, yang masih menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk tetap melaksanakan kiprah disela aktivitas kampanye Pilpres 2024.

Setelah Ganjar dan Mahfud mendiskusikan tentang potensi conflict of interest pejabat, baik menteri, gubernur, wali kota, dan bupati aktif untuk tidak mundur dari jabatan walaupun terlibat pada kontestasi Pemilu 2024.

“Ketika keputusannya pejabat publik tidak perlu mundur, dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest. Saya dan Pak Mahfud berdiskusi sejak permulaan soal ini, alasannya merupakan bisa enggak kita mempertahankan diri bertindak netral dan tidak menggunakan kepraktisan negara, sebagia pejabat publik tetapi aktif dalam kontestasi Pemilu,” kata Ganjar.

Dengan beberapa insiden akhir-akhir ini, seumpama pembagian pinjaman sosial (bansos) yang diklaim selaku kerja dari kementerian tertentu, hingga isyarat terhadap pejabat di tingkat daerah, Kabupaten/Kota hingga desa untuk mendukung paslon tertentu, Ganjar menyampaikan confict of interest tidak terhindarkan.

“Ada yang menggunakan alat transportasi, kepraktisan atau aktivitas dari pemerintah, alasannya kunjungan kerja tetapi ternyata di sana kampanye terselubung, penduduk bisa menganggap tidak netral hingga karenanya ada laporan koalisi itu,” ungkap Ganjar.

Ganjar sudah menyarankan Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam untuk mempertahankan pemilih yang jujur dan adil, serta menyingkir dari conflict of interest.

“Makanya aku sarankan mundur, tergolong untuk Pak Mahfud. Saya sudah diskusi dengan dia soal ini, agar Pemilu fair mundur lah. Kalau hukum bisa dibentuk untuk pejabat publik semestinya mundur, maka lebih anggun dan fair. Supaya enggak ada yang klaim bahwa pinjaman beras ini punya kementerian, bahwa aktivitas ini punya kementerian, itu lebih bagus,” tutur Ganjar.