Bojonegoro, Rakyatindependen.co.id
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Luluk Alifah mengungkapkan, realisasi sisa lebih anggaran (Silpa) pada 2019 terdapat kekurangan Rp 200 miliar dibanding estimasi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
“Dengan kondisi tersebut, saat ini akan dilakukan efisiensi anggaran untuk semua Organisasi Perangkat Daerah atau OPD,” kata Luluk Alifah, Selasa (21/1/2020).
Luluk menyampaikan, efesiensi ini dikarenakan pendapatan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (Migas) hanya terealisasi Rp 965 miliar saja. Sehingga, dalam APBD 2020, belanja dianggarkan Rp 6,4 triliun, sementara pendapatan Rp 4 Triliun, dengan Silpa Rp 2,3 trilun.
“Karena masih ada kekurangan Rp 200 miliar itulah, kami lakukan efisiensi anggaran. Belum tahu jika ada tambahan lagi di APBD Perubahan,” jelasnya.
Dengan begitu, efesiensi tersebut salah satunya dengan tidak melakukan pencairan atau memberikan tanda bintang pada APBD 2020 diluar program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Nanti, akan ada pengurangan anggaran dari perjalanan dinas, makanan dan minuman, pelatihan, honorarium dan belanja lain dan belanja lain yang tidak support 17 program prioritas,” pungkasnya. Reporter Yasir