Sosok Tom Lembong Yang Disenggol Gibran Dalam Debat: Lulusan Harvard Yang Pernah Jadi Menteri Jokowi


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyinggung nama Tom Lembong dalam debat Cawapres pada Minggu (22/1/2024) malam.

Ketika itu, Gibran menyebut nama Tom Lembong di saat mengajukan pertanyaan terhadap Cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengenai Lithium Ferro-Phosphate (LFP).

“Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP. Saya enggak tahu ini (paslon) nomor satu ini anti nikel atau gimana mohon dijelaskan?” kata Gibran di lokasi debat, JCC Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Cak Imin kemudian menyampaikan bahwa dalam lembaga debat ini ada etikanya, di mana salah satunya merupakan bukan tebak-tebakan definisi atau singkatan.

Ketika menyikapi balasan Cak Imin, Gibran pun heran mengapa ia tak paham mengenai LFP.

Padahal, kata Gibran, soal LFP ini sering disinggung oleh Timnas AMIN.

“Ini agak asing ya. Yang sering omongin timsesnya, namun cawapresnya ga paham LFP itu apa. Kan aneh,” kata Gibran.

“Sering bicara LFP, Lithium Ferro-Phospate. Tesla ga pake nikel, ini kan kebohongan publik. Mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, pak,” lanjutnya.

Menurut dia, dengan senantiasa membahas LFP, itu sama saja dengan mengiklankan produk China.

Sementara itu, Indonesia merupakan negara yang punya cadangan nikel paling besar di dunia. Dia bilang, ini merupakan kekuatan RI.

“Saya enggak tahu ya Pak Tom Lembong (Co-Captain Timnas AMIN) dan timsesnya sering enggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya enggak paham? Aneh, lho,” ujar Gibran.

“Saya jelaskan sekali lagi. Lithium Ferro-Phosphate itu merupakan alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang enggak mau pakai nikel. Nah itu loh Gus yang aku maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel seumpama Pak Tom Lembong?” sambungnya.

Sosok Tom Lembong

Tom Lembong merupakan politikus Indonesia yang memiliki nama lengkap Thomas Trikasih Lembong.

Tom lahir dari pasangan Yohanes Lembong (Ong Joe Gie), seorang dokter andal jantung dan THT lulusan Universitas Indonesia asal Manado, dan Yetty Lembong, seorang ibu rumah tangga asal Tuban.

Tom menikah dengan Maria Franciska Wihardja pada tahun 2002 dan dikaruniai sepasang puteri dan putera.

Presiden Joko Widodo didampingi Mendag Thomas Lembong (tengah) dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (kiri) menampilkan keterangan terhadap wartawan usai program Entrepreneurial ASEAN Economic Community dalam Konferensi Tingkat Tinggi Amerika Serikat-ASEAN di Indian Wells, California, Amerika Serikat, (15/2/2016). TRIBUNNEWS/SETPRES/LAILY RACHEV (SETPRES/LAILY RACHEV)

Tom mengenyam pendidikan dasarnya di Jerman hingga berusia 10 tahun. Sekembalinya ke Indonesia, Tom meneruskan SD serta Sekolah Menengah Pertama di Sekolah Regina Pacis, Jakarta. Saat SMA, Tom pindah ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat.

Kemudian, Tom menempuh kuliah dalam bidang arsitektur dan perancangan kota di Universitas Harvard dan lulus pada tahun 1994.

Gabung pemerintahan Joko Widodo

Tom Lembong menekuni ke dunia politik pertama kali pada tahun 2013. Saat itu ia menjabat selaku penasihat ekonomi Gubernur DKI Jakarta kala itu, Joko Widodo.

Tom Lembong bergabung ke pemerintahan Joko Widodo di saat menjadi Menteri Perdagangan Indonesia pada 12 Agustus 2015.

Jabatan tersebut tidak usang diemban Tom. Dia tidak lagi menjadi menteri jual beli pada 27 Juli 2016.

Walau demikian, Tom masih berada di pemerintahan. Dia diandalkan Jokowi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Jabatan tersebut ia pegang sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

Tom merupakan orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Jokowi yang paling ikonik. Salah satunya merupakan pidato “Game of Thrones” yang dibacakan Jokowi pada konferensi IMF-Bank Dunia di Bali pada 2018.

Pada Agustus 2021, Gubernur DKI Jakarta dikala itu, Anies Baswedan, menunjuk Tom selaku Ketua Dewan PT Jaya Ancol.

Penghargaan yang dicapai Tom Lembong:

– Young Global Leader oleh World Economic Forum tahun 2008
– Asia Society Australia-Victoria Distinguished Fellowship tahun 2017
– Order of Diplomatic Service Merit, First Class Second Grade atau Gwanghwa Medal Korea Selatan tahun 2020

Kritik putusan MK

Wakil Kapten Timnas AMIN, Thomas Lembong mengkritisi rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah memporak porandakan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Kritik itu disampaikan Thomas Lembong sekaligus menyikapi komitmen politik pasangan kandidat nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mau menghasilkan peraturan yang melindungi para buruh.

“Apa yakin dengan suatu rezim yang memporak porandakan Mahkamah Konstitusi, yang memporak porandakan KPK untuk menegakan aturan yang melindungi buruh?” tanya Thomas dikala menjadi pembicara dalam CSIS di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Thomas mengingatkan aturan Indonesia berada di titik yang paling rendah dalam dua dekade terakhir. Ia menyebutkan bergotong-royong paslon nomor urut 2 yang ingin melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi justru berpihak terhadap penanam modal saja.

“Saya kira keadaan aturan dikala ini paling rendah dalam dua dekade dan justru itu kami di tim Anies-Muhaimin memperjuangkan pergantian lantaran semua kebijakan ini berpihak terhadap investor, terhadap dunia usaha,” katanya.

Dia pun mengungkit Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) dan Undang-undang omnibuslaw yang disahkan dikala tengah malam. Hal tersebut menampilkan pemerintah tidak melibatkan publik untuk konsultasi.

“UU IKN datang tiba suatu pagi kita bangkit sudah jadi sudah menjadi UU dalam sesi tengah malam dpr. Makara boleh dikatakan itu tidak ada konsultasi publik sama sekali. Yang kedua UU Omnibuslaw, tidak ada konsultasi publik, tiba-riba sudah jadi aja. Suatu pagi kita bangkit sudah jadi undang-undang,” katanya.

“Kemudian juga undang undang mengenai pidana mengenai ketentuan biasa pidana, oh 2 ahad lagi datang tiba besok sudah jadi tanpa banyak konsultasi publik,” sambungnya.

Oleh alasannya merupakan itu, Thomas mempertanyakan perasaan para buruh yang menyaksikan UU tersebut disahkan tanpa konsultasi. Padahal, UU itu berpengaruh pribadi terhadap para buruh.

“Saya mau tanya, bagaimana perasaan kita misalnya buruh dimana UU seumpama omnimbus law pribadi ditangani tanpa konsultasi yang intensif, tanpa pihak yang berkepentingan tergolong buruh,” pungkasnya.

Exit mobile version