Menteri Luar Negeri AS: Keamanan Israel Bergantung pada Berdirinya Negara Palestina

rakyatnesia.com – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, kembali menegaskan pentingnya menuju pembentukan negara Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Blinken pada Rabu (17/1/2024) dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos.

Blinken menekankan bahwa Israel tidak akan meraih keamanan yang sesungguhnya tanpa terwujudnya negara Palestina.

Menurutnya, jika Israel dapat bersatu dengan negara-negara di Timur Tengah, kawasan tersebut akan dapat bersatu untuk mengisolasi Iran, yang dianggapnya sebagai ancaman terbesar dalam hal keamanan, beserta kelompok proksinya, termasuk pemberontak Houthi di Yaman yang sering menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah.

Blinken menyatakan, “Masalah ini semakin meluas dan tentu saja memerlukan keputusan yang sangat sulit dan menantang. Hal ini membutuhkan pola pikir yang terbuka terhadap perspektif tersebut,” seperti yang dilaporkan oleh AP pada Kamis (18/1).

Dia mengatakan apa yang berbeda saat ini adalah pola pikir para pemimpin di dunia Arab dan muslim dalam mengintegrasikan Israel ke wilayah tersebut dan dia merasakan urgensi yang sangat mendesak.

“Karena saat ini kita berada di tengah-tengah tragedi kemanusiaan yang terjadi di Timur Tengah – baik bagi Israel maupun Palestina,” tutur Blinken.

Blinken menyatakan Israel perlu memutuskan kepemimpinan dan arah mereka. Terserah pada Israel, ungkap Blinken, apakah negara itu akan memanfaatkan peluang yang ada. Dia menyebut ini sebagai “titik perubahan” bagi Timur Tengah yang memerlukan keputusan sulit.

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian, yang juga menghadiri forum yang sama, memperingatkan bahwa pertempuran dapat meningkat di kawasan jika Israel tidak mengakhiri operasi militernya di Jalur Gaza.

“Hari ini, kita menyaksikan genosida di Jalur Gaza dan Tepi Barat, ini berarti perang sedang berlangsung, sehingga ada kemungkinan untuk diperpanjang,” tutur Amir-Abdollahian.

Dia juga mengakui serangan rudal Iran pada Selasa (16/1) ke Irak dan Pakistan, menyebutnya sebagai bagian dari perang melawan terorisme.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, mengatakan dalam panel di Davos pada Selasa bahwa negaranya setuju perdamaian regional termasuk perdamaian untuk Israel. Dia menjawab dengan “tentu saja” ketika ditanya apakah Arab Saudi akan mengakui Israel sebagai bagian dari perjanjian politik yang lebih besar.

“Tetapi, hal itu hanya bisa terjadi melalui perdamaian bagi Palestina, melalui negara Palestina,” ujarnya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memimpin pemerintahan sayap kanan yang menentang negara Palestina dan Netanyahu sendiri baru-baru ini mengakui bahwa tindakannya selama bertahun-tahun telah menghalangi pembentukan negara tersebut.

Blinken, setelah pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan lainnya pada Senin (15/1), ditanyai, apakah nyawa orang Yahudi lebih penting daripada nyawa orang Palestina. Dia menjawab, “Tidak, titik.”

“Apa yang kita saksikan setiap hari di Gaza sungguh menyedihkan,” ujarnya.

“Untuk meringankan penderitaan tersebut, AS berupaya memberikan lebih banyak bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina, meminimalkan korban sipil, dan menekankan tanggung jawab Israel untuk memastikan hal tersebut terjadi.”

Afrika Selatan secara resmi menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina dan memohon kepada pengadilan tinggi PBB untuk segera menghentikan operasi militer Israel di Gaza.

Israel menanggapinya dengan menyebut perang yang mereka lakukan sebagai pembelaan sah dan mengatakan Hamas bersalah atas genosida, dengan fokus pada serangan kelompok militan tersebut pada 7 Oktober 2023.

Otoritas kesehatan Gaza mencatat lebih dari 24.000 warga Palestina di Jalur Gaza tewas akibat serangan Israel sejak 7 Oktober.

Prancis, bersama dengan Qatar, telah membantu memediasi kesepakatan pengiriman obat-obatan ke Jalur Gaza untuk puluhan sandera yang ditahan oleh Hamas.

Pengiriman tersebut tiba pada Rabu, hari yang sama yang menjadi giliran Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara di Davos.

Sejumlah isu penting lainnya, seperti kecerdasan buatan (AI) dan perubahan iklim, juga menjadi topik pembicaraan di Davos.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres terus menyerukan agar dunia mengambil tindakan yang lebih bersatu melawan pemanasan global.

“Biar saya perjelas – penghapusan bahan bakar fosil adalah hal yang penting dan tidak bisa dihindari,” kata Guterres dalam pidatonya.

Guterres mengutip temuan para ilmuwan baru-baru ini yang menyatakan bahwa tahun lalu merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dan memperingatkan bahwa kekeringan, badai, kebakaran, dan banjir sedang melanda banyak negara dan komunitas.

Untuk mengatasi dampak tersebut, Presiden Kolombia Gustavo Petro menyerukan “pakta Amerika” mengenai pengembangan sumber energi ramah lingkungan.

“Ada dua jalan ke depan,” kata pemimpin sayap kiri pertama Kolombia itu dalam panel mengenai Amerika Latin. “Kita terus terpecah menjadi negara-negara Utara yang semakin banyak menghasilkan polusi … dan negara-negara Selatan yang gagal mengembangkan potensinya… (atau) ada cara lain yang berdasarkan pada upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama.”

Sementara itu, Paus Fransiskus mendesak para pemimpin bisnis di Davos untuk semakin dipandu oleh tidak hanya mengejar keuntungan yang adil, tetapi juga oleh standar etika yang tinggi.

Paus Fransiskus mengirim surat kepada penyelenggara di Davos dan mengatakan bahwa perang di seluruh dunia menunjukkan perlunya mengatasi apa yang disebutnya sebagai akar penyebab konflik, yaitu ketidakadilan ekonomi, kelaparan, dan eksploitasi sumber daya alam.