10 Desa di Kabupaten Bojonegoro, Menjadi Pilot Project Revolusi Data

Sukisno

Bagikan

BOJONEGORO (Rakyat Independen)- Apa yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro melalui pendataan Buku Inovasi Data Dasa Wisma mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan salah satu Operator Migas di Bojonegoro.

Bojonegoro terdapat 10 Desa yang dijadikan pilot project, diantaranya adalah Desa Bonorejo dan Desa Brabowan Kecamatan Gayam, Desa Tlatah Kecamatan Purwosari, Desa Pilangsari dan Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu. Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kota, Desa Kapas Kecamatan Kapas. Desa Prayungan dan Pejambon Kecamatan Sumberejo dan Desa Sidobandung Kecamatan Balen.

AW. Syaiful Huda dari Bojonegoro Institute menjelaskan tujuan digelarnya acara ini adalah dalam upaya penyusunan sistem pendataan yang dapat terupdate secara cepat, dapat ditelusuri hingga sumbernya serta dapat divisualisasikan dengan mudah dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya.

“Dengan adanya informasi dan masukan terkait proses pendataan Dasa Wisma yang saat ini masih dan sedang berlangsung. Sosialisasi ini adalah pelaksanaan program revolusi data di 10 desa yang menjadi Pilot Project revolusi data,” kata AW, Jum’at (06/01/2017).

Sementara itu Ilham dari Sinergantara dalam materinya menjelaskan mengapa disebut revolusi data, karena empat hal, yakni kecepatannya, sifat segeranya, kegunaannya dan potensi kolaborasinya. Dia juga menjelaskan perbandingan karakteristik data konvensional dan revolusi data. Data konvensional adalah data yang direpresentasikan dalam bentuk data agregat, sedangkan di revolusi data, data yang direpresentasikan dalam bentuk data tunggal.

Dari proses pembuatan basis data revolusi data proses pembuatan basis data dilakukan secara incremental. Data akan terus dapat di update dan tumbuh menyesuaikan perubahan yang terjadi dilapangan. Sedangkan data konvensional basis data sekali dibuat langsung jadi namun sulit di update. Kalaupun akan di update harus survey ulang.

Ilham menuturkan komponen revolusi data ini ada empat, yakni inovasi data, kebijakan data, satu data dan menyasar pada tujuan Sustainable Development development Goals ( SDGs).

“Kebutuhan akan revolusi data ini adalah untuk pembuatan kebijakan, untuk monitoring pelayanan publik dan untuk terjadinya akuntabilitas,” ujar Ilham.

Ilham menambahkan sebagai bahan pembuat kebijakan dibutuhkan data baru yang dapat menggambarkan beberapa hal antara lain siapa yang mengalami permasalahan, siapa yang harus dibantu, dimana lokasi yang harus dibangun, infrastruktur apa yang perlu dibangun serta bentuk kebijakan atau pembangunan apa yang dibutuhkan. Sedangkan untuk monitoring pelayanan publik ini dibutuhkan data baru yang memberikan gambaran bagaimana tingkat kepuasan dari setiap orang atas suatu pelayanan publik tertentu yang berubah dari waktu ke waktu dan bagaimana keadaan sarana prasarana yang ada di setiap instansi atau pun tempat pelayanan publik yang dapat dipantau dari waktu ke waktu.

Acara ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkab Bojonegoro, Tim Sinergantara, Tim Bojonegoro Institute (BI) dan Perwakilan dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro dan Perwakilan Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL). **(Luh)

Bagikan

Also Read

Tinggalkan komentar