Hamas Bersedia Terima Pasukan Asing di Gaza Dengan Syarat Tertentu
rakyatnesia.com – Kelompok Hamas Palestina menyatakan kesiapannya untuk memperbolehkan pasukan asing masuk ke Jalur Gaza dengan satu syarat penting.
Osama Hamdan, pejabat senior Hamas, menganggap pengerahan pasukan internasional setelah berakhirnya konflik dengan Israel hanya akan diakui jika bertujuan membantu Palestina mencapai kemerdekaan, bukan sebagai bentuk alternatif dari “pendudukan Zionis.”
“Dalam hal pasukan internasional ingin membebaskan Palestina dan mengakhiri pendudukan oleh Israel, mereka dipersilakan,” ujar Hamdan dalam wawancaranya dengan kantor berita Turki, Anadolu, pada Sabtu (30/12).
Pasukan internasional ini disebut terdiri dari berbagai negara, terutama negara Arab. Hamdan mengatakan jika pasukan internasional ini dimaksudkan untuk menggantikan pasukan Israel, maka jawaban Hamas adalah “tidak”.
“Siapa bilang Palestina ingin menggantikan pendudukan Zionis dengan pendudukan lain?” ucap Hamdan dikutip Anadolu.
Pernyataan Hamdan merujuk kepada wacana dan proposal dari AS untuk mendatangkan pasukan internasional ke Gaza
usai agresi militer dari pihak Israel.
Menurut pemberitaan Anadolu via tayangan resmi pemerintah Israel, utusan kawasan Timur Tengah dari oAS, Brett McGurk, telah bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada 17 November 2023 lalu.
Pembahasan mengenai penempatan pasukan internasional di Gaza disebut menjadi salah satu topik pembicaraan dari pertemuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Hamdan juga menegaskan bahwa Hamas tidak pernah berniat untuk mengambil alih kepemimpinan di Palestina.
“Kepemimpinan tidak eksklusif untuk siapa pun dan tidak boleh eksklusif untuk siapa pun,” ucap Hamdan.
“Hamas tidak pernah memonopoli kepemimpinan Palestina. Sebaliknya, sejak didirikan pada 1988, Hamas telah mengajukan banyak inisiatif, yang pertama pada 1988, memastikan bahwa kepemimpinan Palestina dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan langsung di wilayah Palestina dan di luar negeri,” ujarnya menambahkan.
Sikap tersebut, menurut Hamdan masih menjadi pendirian Hamas yang dicapai melalui kesepakatan dari seluruh faksi Palestina sejak 2017.
Kesepakatan tersebut mencakup pemilihan untuk Majelis Nasional, Majelis Legislatif, dan Presiden.
“Posisi ini ditegaskan kembali dalam kesepakatan lain pada 2021, yang pada saat itu ditetapkan untuk melakukan pemilu-pemilu tersebut,”
Hamdan menunjukkan bahwa “pemilihan-pemilihan tersebut harus tertunda karena sikap keras dari pihak Israel,” merujuk pada penolakan Israel untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presidensial di kota yang diduduki Yerusalem.
Pada Oktober 2017, Fatah dan Hamas menandatangani perjanjian rekonsiliasi di Kairo, yang menetapkan bahwa Pemerintah Persatuan Nasional akan mengawasi pemilihan legislatif dan presidensial.
Perjanjian tersebut juga merinci pelaksanaan pemilihan untuk Majelis Nasional Palestina di luar negeri. Namun, tidak dapat diimplementasikan karena perselisihan berikutnya antara kedua faksi.
Lebih lanjut, Hamdan juga menekankan bahwa “masa depan Gaza dan seluruh Palestina dibentuk oleh rakyat Palestina. Oleh karena itu, kami tidak memerlukan perlindungan, dan kami tidak menerima perlindungan dari siapa pun, baik dari Hamas maupun kelompok di Palestina lainnya.”
